Kampung Beting Remaja, Hak Sipil Hilang

Oleh Madina Nusrat

“Kenapa sih mau sekolah, mau pintar saja susah amat,” kata Amanah (31), sambil menyeka air mata dengan ujung lengan bajunya. Keluhan itu dia sampaikan kepada tetangga dekat rumahnya di Kampung Beting Remaja, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (8/6 sore.

Hari itu Amanah gagal mendaftarkan anak keduanya, Ropipah (7), ke Sekolah Dasar Negeri 20 Petang Koja karena tak memiliki kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran untuk anaknya.

Ibu dua anak itu menjadi frustrasi karena usahanya melampirkan surat keterangan sedang membuat KK dari kelurahan tetangga, sebagai pengganti KK yang disyaratkan untuk mendaftar siswa baru, tetap tidak diterima pihak sekolah.

Padahal untuk membuat KK itu, dia harus membayar Rp400,000 kepada petugas kelurahan agar dapat dikelurkan secepatnya. Sebagai pemulung gelas dan botol plastik dengan penghasilan terbatas, akhirnya dia hanya bisa berutang untuk membayarnya.

“Saya ini sudah seharian berusaha mengurus KK, tidak masak, tidak pergi mulung. Si sulung di rumah sendirian, enggak ada yang kasih makan, tetapi masih buntu juga seperti ini,” katanya dengan nada mengeluh.

Di Kampung Beting Remaja, Amanah memang bukan satu-satunya ibu yang frustrasi mendaftarkan anaknya ke SD. Masih ada lebih dari lima ibu di kampung itu dengan masalah yang sama, yang putus asa mencari siasat agar anak mereka dapat didaftarkan di SD. Mereka tidak memiliki KK dan baru sebagian yang memiliki akta kelahiran untuk anak-anaknya. Kasus ini baru satu masalah dari sederet masalah lain dalam usaha memperoleh hak sipilnya.

Sudah bertahun-tahun, lebih dari 3.000 jiwa warga Kampung Beting Remaja selalu kesulitan mengurus surat-surat administrasi kependudukan sebagai syarat untuk mengakses hak sipilnya. Ketidadan RT dan RW di kampung itu menjadi salah satu akar masalah yang mereka hadapi saat ini.

Sebagian warga ada yang menyiasati membuat KK dan KTP dengan menggunakan alamat di kelurahan tetangga. Namun, tak sedikit pula yang bersikap acuh karena untuk membuat kedua macam surat itu selalu sarat pungutan liar. Padahal pekerjaan warga di kampung itu sebagian besar sebatas sebagai pemulung., pengojek sepeda, pengamen, sopir dan pekerja seks komersial, dengan pendapatan rata-rata per keluarga per hari tak lebih dari Rp25.000.

Lahan Sengketa

Sejak tahun 1976, Kampung Beting Reamaja yanf berdiri di atas lahan seluas 4,5 hektar di belakang Islamic Center (eks Lokalisasi Kramat Tunggak) di anggap sebagai lahan sengketa oleh pemerintah sehingga tidak dapat dibentuk organisasi RT dan RW di atas lahan itu.

Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono pun mengatakan, lahan itu diklaim oleh 15 perushaan sehingga pemerintah tak dapat mengambil alih lahan itu sebagai pemukiman yang lengkap dengan RT dan RW.

Tiadanya institusi RE dsn RW praktis membuat warga di kampung itu kehilangan hak sipilnya sebagai penduduk. Mereka tidak bisa membuat KK dan KTP. Bahkan untuk akta kelahiran pun baru dapat diakses warga pada tahun 2010, itupun setelah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Utara membolehkan warga mengurus akta tanpa melampirkan surat pengantar RT/RW.

Karena lahan itu dianggap bersengketa, pemerintah juga tak membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan saluran air permukiman. Genangan air muncul di mana-mana sehingga kampung ini tampak kotor dan kurang sehat.  Warga  di kampung ini memang sebagian besar adalah pendatang dan warga dan warga dari kolong jembatan ataupun oinggir rel yang digusur. Kampung  Beting Reamaja merupakan potret dari kegagalan pemerintah melakukan pemerataan pembangunan.

Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko mengatakan, sebagai warga negara Indonesia, mereka tetap memiliki hak sipil yang sama dengan warga lain. Hak itu tak hanya sebatas ikut pemilu, tetapi juga yang lainnya. “Kalau salah satu dari warga itu ada yang meninggal di jalan karena ditabrak, mereka akan di kirim ke mana kalau tidak memiliki KTP.”

Budiman pun menekankan bahwa KTP adalah hak dasar warga, tak peduli mereka penduduk yang berdomisili di atas lahan yang legal ataupun sengketa. Sebab hak sipil warga berupa KTP tak terikat dengan tanah yang mereka okupasi.

Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 pun telah mengamanatkan bahwa pemerintah harus mendata penduduk yang rentan administrasi kependudukan, yakni yang meliputi penduduk koraban bencana alam dan sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.

Namun permasalahannya, kata Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Utara Edison Sianturi, warga di Kampung Beting Reamaja tak termasuk dalam salah satu kategori warga yang rentan administrasi. Begitu juga untuk mendapatkan KTP tidak mudah karena ada prosedur yang telah ditetapkan UU. KTP hanya dapat diperoleh dengan menggunakan data dasar kependudukan dari RT dan RW.

Saat ini, ujar Edison, pihaknya baru bisa memberikan hak dasara perdata anak di kampung itu, yakni memberikan akta kelahiran meski tanpa surat pengantar RT/RW. “Baru ini yang bisa kami lakukan karena ini adalah hak dasar perdata seorang manusia yang baru dilahirkan.”

Bambang Sugiyono pun mengaku masih belum dapat membuat kebijakan apa pun bagi warga Kampung Beting Remaja. Beberapa masalah serupa banyak ditemukan di Jakarta Utara. Sebut saja warga yang bermukim di Tanah Merah, Tembok Bolong, Taman BMW, dan kawasan penyangga Depo Pertamina di Plumpung. Seluruhnya menempati lahan milik sejumlah perusahaan.

Untuk itu, pihaknya berupaya membenahi satu persatu, yakni mulai dari menyelesaikan masalah warga yang menguasai lahan penyangga PT pertamina Plumpang. “Kami baru menyurati PT pertamina, mau diapakan lahan itu. Kalau memang dapat dimukimi, kami akan segera memberikan hak-hak sipil warga di sana,” katanya.

Berbagai kerumitan ini muncul, ujar Budiman, karena pemerintah belum memperhitungkan warga miskin sebagai asset negara. Pemerintah lebih menganggap mereka sebagai ampas yang tak perlu diperhitungkan.

“Padahal, warga ini adalah asset bangsa. Karena warga pula yang membangun negara ini sehingga hak sipil mereka tak dapat diabaikan,” paparnya.

Apabila warga miskin dibiarakan tak terurus, negara bukan hanya kehilangan asset, tetapi juga terus mendapatkan masalah baru, yakni menurunnya kualitas hidup, kesehatan yang muaranya makin menambah jumlah warga miskin.

Sementara tanpa dukungan pemeritnah yang memadai sebagian warga Kampung Beting Remaja berupaya memberdayakan dirinya. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Farhan (19) yang kini bekerja sebagai teknisi di pabrik Kawasaki meski sejak lahir tak memiliki akta kelahiran. Fitri (18) yang kni duduk di bangku kuliah semester enam jurusan akuntansi di salah satu universitas swasta di jakarta meski ibunya hanya pedagang makanan keliling.

Melalui Arsari Sanggar Anak Mandiri Kampung Beting, anak-anak di Kampung itu dilatih meningkatkan keterampilannya, baik keterampilan komputer maupun kerajinan tangan. (Kompas, Senin 13 Juni 2001)