Penduduk "Ilegal" Dapat KTP

Jakarta, Kompas - Penduduk yang bertempat tinggal di lokasi milik orang lain, atau sering disebut sebagai warga ilegal, dimungkinkan memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Dengan demikian, seluruh penduduk Indonesia akan terdata baik dan pemerintah memiliki basis data yang akurat untuk menjalankan program-programnya. Kemungkinan warga ilegal memiliki e-KTP ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/2335/SJ tanggal 22 Juni 2011 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Di dalam surat itu dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan, setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga, KTP, akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan.

Dalam Peraturan Presiden No 25/2008 diatur, pendaftaran penduduk dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang di daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk. Dengan demikian, penerbitan KTP wajib berdasarkan domisili atau tempat tinggal penduduk.

Akan tetapi, untuk e-KTP bagi penduduk yang tinggal di lokasi milik orang lain atau milik negara atau milik badan usaha, pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat berwenang melarang penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Penduduk yang sudah tinggal di lokasi itu wajib direlokasi. Apabila tidak memungkinkan untuk direlokasi atau dipindahkan, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan RT dan RW sehingga penerbitan dokumen kependudukan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bukan penguasaan tanah

E-KTP yang diterbitkan bukan merupakan dokumen pendukung bukti penguasaan dan pemilikan tanah, melainkan hanya sebagai bukti domisili sementara sampai dengan penyelesaian status penduduk di lokasi tempat tinggal yang bersangkutan.

Ricardo Hutahaean, penggiat masalah sosial di kawasan abu-abu Kampung Beting, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, menyambut gembira surat edaran Kementerian Dalam Negeri ini. ”E-KTP harus direalisasikan untuk semua warga Indonesia, di mana pun dia berada. Dengan e-KTP, data kependudukan Indonesia menjadi akurat dan terbarukan,” kata Ricardo, Selasa (26/7).

Data akurat ini akan terintegrasikan dengan layanan yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun provinsi. ”Jadi, pemerintah tidak bisa lagi mengatakan proyek jaminan kesehatan membutuhkan sekian miliar untuk sekian juta orang miskin. Selama ini, kita tidak tahu apakah benar jumlahnya sekian banyak. Dengan basis data akurat, tidak bisa lagi pemerintah memanipulasi data,” papar dia.

Warga pun tidak bisa menghindar dari kewajiban membayar pajak dengan memalsukan data kependudukan. ”Pajak yang bisa ditarik pemerintah juga akan semakin besar,” ujar Ricardo.

Sementara itu Johnny Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan, ”Sudah waktunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan warga yang tinggal di daerah yang bukan miliknya. Jumlahnya sangat banyak.”

Mereka memang bukan warga resmi Jakarta, tetapi mereka tinggal dan ikut mendorong ekonomi Jakarta selama bertahun-tahun. Jadi, sudah waktunya pemerintah provinsi memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi warga Jakarta. Ini adalah konsekuensi dari arus urbanisasi yang harus ditanggung Jakarta,” tutur Johnny.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Pandjaitan mengatakan, Jakarta adalah kota terbuka. Dokumen kependudukan adalah hak setiap warga negara. Namun, Pemerintah Provinsi DKI harus berhati-hati dalam melaksanakan isi surat edaran dari Kemendagri ini. ”Kami sedang memikirkan langkah paling baik,” ujar dia. (ARN/Kompas 27 Juli 2011)