Kliping

Penduduk "Ilegal" Dapat KTP

Jakarta, Kompas - Penduduk yang bertempat tinggal di lokasi milik orang lain, atau sering disebut sebagai warga ilegal, dimungkinkan memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Dengan demikian, seluruh penduduk Indonesia akan terdata baik dan pemerintah memiliki basis data yang akurat untuk menjalankan program-programnya. Kemungkinan warga ilegal memiliki e-KTP ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/2335/SJ tanggal 22 Juni 2011 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Di dalam surat itu dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan, setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga, KTP, akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan.

Dalam Peraturan Presiden No 25/2008 diatur, pendaftaran penduduk dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang di daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk. Dengan demikian, penerbitan KTP wajib berdasarkan domisili atau tempat tinggal penduduk.

Akan tetapi, untuk e-KTP bagi penduduk yang tinggal di lokasi milik orang lain atau milik negara atau milik badan usaha, pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat berwenang melarang penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Penduduk yang sudah tinggal di lokasi itu wajib direlokasi. Apabila tidak memungkinkan untuk direlokasi atau dipindahkan, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan RT dan RW sehingga penerbitan dokumen kependudukan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bukan penguasaan tanah

E-KTP yang diterbitkan bukan merupakan dokumen pendukung bukti penguasaan dan pemilikan tanah, melainkan hanya sebagai bukti domisili sementara sampai dengan penyelesaian status penduduk di lokasi tempat tinggal yang bersangkutan.

Ricardo Hutahaean, penggiat masalah sosial di kawasan abu-abu Kampung Beting, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, menyambut gembira surat edaran Kementerian Dalam Negeri ini. ”E-KTP harus direalisasikan untuk semua warga Indonesia, di mana pun dia berada. Dengan e-KTP, data kependudukan Indonesia menjadi akurat dan terbarukan,” kata Ricardo, Selasa (26/7).

Data akurat ini akan terintegrasikan dengan layanan yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun provinsi. ”Jadi, pemerintah tidak bisa lagi mengatakan proyek jaminan kesehatan membutuhkan sekian miliar untuk sekian juta orang miskin. Selama ini, kita tidak tahu apakah benar jumlahnya sekian banyak. Dengan basis data akurat, tidak bisa lagi pemerintah memanipulasi data,” papar dia.

Warga pun tidak bisa menghindar dari kewajiban membayar pajak dengan memalsukan data kependudukan. ”Pajak yang bisa ditarik pemerintah juga akan semakin besar,” ujar Ricardo.

Sementara itu Johnny Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan, ”Sudah waktunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan warga yang tinggal di daerah yang bukan miliknya. Jumlahnya sangat banyak.”

Mereka memang bukan warga resmi Jakarta, tetapi mereka tinggal dan ikut mendorong ekonomi Jakarta selama bertahun-tahun. Jadi, sudah waktunya pemerintah provinsi memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi warga Jakarta. Ini adalah konsekuensi dari arus urbanisasi yang harus ditanggung Jakarta,” tutur Johnny.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Pandjaitan mengatakan, Jakarta adalah kota terbuka. Dokumen kependudukan adalah hak setiap warga negara. Namun, Pemerintah Provinsi DKI harus berhati-hati dalam melaksanakan isi surat edaran dari Kemendagri ini. ”Kami sedang memikirkan langkah paling baik,” ujar dia. (ARN/Kompas 27 Juli 2011)

Kampung Beting Remaja, Hak Sipil Hilang

Oleh Madina Nusrat

“Kenapa sih mau sekolah, mau pintar saja susah amat,” kata Amanah (31), sambil menyeka air mata dengan ujung lengan bajunya. Keluhan itu dia sampaikan kepada tetangga dekat rumahnya di Kampung Beting Remaja, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (8/6 sore.

Hari itu Amanah gagal mendaftarkan anak keduanya, Ropipah (7), ke Sekolah Dasar Negeri 20 Petang Koja karena tak memiliki kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran untuk anaknya.

Ibu dua anak itu menjadi frustrasi karena usahanya melampirkan surat keterangan sedang membuat KK dari kelurahan tetangga, sebagai pengganti KK yang disyaratkan untuk mendaftar siswa baru, tetap tidak diterima pihak sekolah.

Padahal untuk membuat KK itu, dia harus membayar Rp400,000 kepada petugas kelurahan agar dapat dikelurkan secepatnya. Sebagai pemulung gelas dan botol plastik dengan penghasilan terbatas, akhirnya dia hanya bisa berutang untuk membayarnya.

“Saya ini sudah seharian berusaha mengurus KK, tidak masak, tidak pergi mulung. Si sulung di rumah sendirian, enggak ada yang kasih makan, tetapi masih buntu juga seperti ini,” katanya dengan nada mengeluh.

Di Kampung Beting Remaja, Amanah memang bukan satu-satunya ibu yang frustrasi mendaftarkan anaknya ke SD. Masih ada lebih dari lima ibu di kampung itu dengan masalah yang sama, yang putus asa mencari siasat agar anak mereka dapat didaftarkan di SD. Mereka tidak memiliki KK dan baru sebagian yang memiliki akta kelahiran untuk anak-anaknya. Kasus ini baru satu masalah dari sederet masalah lain dalam usaha memperoleh hak sipilnya.

Sudah bertahun-tahun, lebih dari 3.000 jiwa warga Kampung Beting Remaja selalu kesulitan mengurus surat-surat administrasi kependudukan sebagai syarat untuk mengakses hak sipilnya. Ketidadan RT dan RW di kampung itu menjadi salah satu akar masalah yang mereka hadapi saat ini.

Sebagian warga ada yang menyiasati membuat KK dan KTP dengan menggunakan alamat di kelurahan tetangga. Namun, tak sedikit pula yang bersikap acuh karena untuk membuat kedua macam surat itu selalu sarat pungutan liar. Padahal pekerjaan warga di kampung itu sebagian besar sebatas sebagai pemulung., pengojek sepeda, pengamen, sopir dan pekerja seks komersial, dengan pendapatan rata-rata per keluarga per hari tak lebih dari Rp25.000.

Lahan Sengketa

Sejak tahun 1976, Kampung Beting Reamaja yanf berdiri di atas lahan seluas 4,5 hektar di belakang Islamic Center (eks Lokalisasi Kramat Tunggak) di anggap sebagai lahan sengketa oleh pemerintah sehingga tidak dapat dibentuk organisasi RT dan RW di atas lahan itu.

Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono pun mengatakan, lahan itu diklaim oleh 15 perushaan sehingga pemerintah tak dapat mengambil alih lahan itu sebagai pemukiman yang lengkap dengan RT dan RW.

Tiadanya institusi RE dsn RW praktis membuat warga di kampung itu kehilangan hak sipilnya sebagai penduduk. Mereka tidak bisa membuat KK dan KTP. Bahkan untuk akta kelahiran pun baru dapat diakses warga pada tahun 2010, itupun setelah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Utara membolehkan warga mengurus akta tanpa melampirkan surat pengantar RT/RW.

Karena lahan itu dianggap bersengketa, pemerintah juga tak membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan saluran air permukiman. Genangan air muncul di mana-mana sehingga kampung ini tampak kotor dan kurang sehat.  Warga  di kampung ini memang sebagian besar adalah pendatang dan warga dan warga dari kolong jembatan ataupun oinggir rel yang digusur. Kampung  Beting Reamaja merupakan potret dari kegagalan pemerintah melakukan pemerataan pembangunan.

Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko mengatakan, sebagai warga negara Indonesia, mereka tetap memiliki hak sipil yang sama dengan warga lain. Hak itu tak hanya sebatas ikut pemilu, tetapi juga yang lainnya. “Kalau salah satu dari warga itu ada yang meninggal di jalan karena ditabrak, mereka akan di kirim ke mana kalau tidak memiliki KTP.”

Budiman pun menekankan bahwa KTP adalah hak dasar warga, tak peduli mereka penduduk yang berdomisili di atas lahan yang legal ataupun sengketa. Sebab hak sipil warga berupa KTP tak terikat dengan tanah yang mereka okupasi.

Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 pun telah mengamanatkan bahwa pemerintah harus mendata penduduk yang rentan administrasi kependudukan, yakni yang meliputi penduduk koraban bencana alam dan sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.

Namun permasalahannya, kata Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Utara Edison Sianturi, warga di Kampung Beting Reamaja tak termasuk dalam salah satu kategori warga yang rentan administrasi. Begitu juga untuk mendapatkan KTP tidak mudah karena ada prosedur yang telah ditetapkan UU. KTP hanya dapat diperoleh dengan menggunakan data dasar kependudukan dari RT dan RW.

Saat ini, ujar Edison, pihaknya baru bisa memberikan hak dasara perdata anak di kampung itu, yakni memberikan akta kelahiran meski tanpa surat pengantar RT/RW. “Baru ini yang bisa kami lakukan karena ini adalah hak dasar perdata seorang manusia yang baru dilahirkan.”

Bambang Sugiyono pun mengaku masih belum dapat membuat kebijakan apa pun bagi warga Kampung Beting Remaja. Beberapa masalah serupa banyak ditemukan di Jakarta Utara. Sebut saja warga yang bermukim di Tanah Merah, Tembok Bolong, Taman BMW, dan kawasan penyangga Depo Pertamina di Plumpung. Seluruhnya menempati lahan milik sejumlah perusahaan.

Untuk itu, pihaknya berupaya membenahi satu persatu, yakni mulai dari menyelesaikan masalah warga yang menguasai lahan penyangga PT pertamina Plumpang. “Kami baru menyurati PT pertamina, mau diapakan lahan itu. Kalau memang dapat dimukimi, kami akan segera memberikan hak-hak sipil warga di sana,” katanya.

Berbagai kerumitan ini muncul, ujar Budiman, karena pemerintah belum memperhitungkan warga miskin sebagai asset negara. Pemerintah lebih menganggap mereka sebagai ampas yang tak perlu diperhitungkan.

“Padahal, warga ini adalah asset bangsa. Karena warga pula yang membangun negara ini sehingga hak sipil mereka tak dapat diabaikan,” paparnya.

Apabila warga miskin dibiarakan tak terurus, negara bukan hanya kehilangan asset, tetapi juga terus mendapatkan masalah baru, yakni menurunnya kualitas hidup, kesehatan yang muaranya makin menambah jumlah warga miskin.

Sementara tanpa dukungan pemeritnah yang memadai sebagian warga Kampung Beting Remaja berupaya memberdayakan dirinya. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Farhan (19) yang kini bekerja sebagai teknisi di pabrik Kawasaki meski sejak lahir tak memiliki akta kelahiran. Fitri (18) yang kni duduk di bangku kuliah semester enam jurusan akuntansi di salah satu universitas swasta di jakarta meski ibunya hanya pedagang makanan keliling.

Melalui Arsari Sanggar Anak Mandiri Kampung Beting, anak-anak di Kampung itu dilatih meningkatkan keterampilannya, baik keterampilan komputer maupun kerajinan tangan. (Kompas, Senin 13 Juni 2001)

Ratusan Balita Tak Pernah Diimunisasi, Posyandu Tidak Ada di "Grey Area"

Oleh Saiful Rizal JAKARTA - Sebanyak 330 anak usia 0-5 tahun yang tinggal di Kampung Beting, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara tidak memperoleh imunisasi yang lengkap dalam 10 tahun terakhir.

Bahkan, 10 persen di antaranya belum pernah memperoleh imunisasi. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pos pelayanan terpadu (posyandu) di kawasan ini.

Akhirnya, sosialisasi tentang pentingnya hidup sehat tidak pernah diterima warga di sana.

Hal itu dibenarkan salah satu warga yang telah tinggal di Kampung Beting selama lima tahun, Supinah (31). Ibu empat anak ini mengatakan bahwa keempat anaknya memang tidak pernah memperoleh imunisasi dengan lengkap.

Menurut Supinah, biasanya anak-anaknya diberi imunisasi saat baru lahir oleh bidan yang membantu persalinannya.

"Tapi, saya tidak tahu imunisasi apa itu. Hanya anak pertama saya yang diimunisasi sebanyak tiga kali, yang saya ingat salah satunya imunisasi polio", ujar perempuan yang tinggal di Blok B, Kampung Beting, Koja, Sabtu (11/6).

Bahkan, Supinah mengatakan, anak ketiganya yang bernama Muhammad Akbar Firdaus (3), pernah menderita gizi buruk saat umurnya menginjak satu tahun. Hal itu karena putranya hanya satu kali diimunisasi.

Kondisi itu terulang pada putra bungsunya, Muhammad Ridwan yang kini berusia 11 bulan. Menurutnya, hingga kini Ridwan hanya satu kali diimunisasi, yaitu ketika ia baru dilahirkan. Namun, Supinah tidak tahu imunisasi apa yang diberikan ke anaknya itu.

Dia mengaku tidak pernah membawa putra-putrinya ke puskesmas karena trauma. Ia pernah merasa terhina oleh ucapan salah satu bidan di puskesmas saat akan memeriksakan kehamilannya.

"Aduh Ibu, ngapainpunya anak banyak-banyak, orang susah saja pakai banyak anak", ujar Supinah menirukan ucapan salah satu bidan di puskesmas yang berada di wilayah Kelurahan Tugu Utara ini.

Semenjak itu, ia tidak pernah mau datang ke puskesmas ataupun rumah sakit karena takut dihina lagi. Persalinan anak ketiga dan keempat dilakukannya di bidan yang membuka praktik.

Dia juga tidak mengetahui mengapa di Kampung Beting hingga kini tidak ada posyandu. Menurutnya, yang tidak mau ke puskesmas bukan hanya dirinya, tetapi hampir seluruh warga di Kampung Beting.

"Kami memang orang susah, tetapi kalau dihina dan selalu dipersulit saat berobat, kami jelas tidak mau", ucapnya.

Kondisi yang sama dialami Minah (36). Ibu empat anak ini mengatakan, keempat anaknya tidak memperoleh imunisasi lengkap.

Salah satunya karena tidak ada posyandu di kawasan yang dianggap oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah abu-abu atau greyareaini.

"Anak pertama hingga ketiga pernah diimunisasi meskipun hanya sekali. Putri (3), anak keempat saya, yang belum pernah diimunisasi", ujar Minah.

Dia mengatakan, di dekat Kampung Beting memang ada posyandu yang dikelola warga yang wilayahnya memiliki pranata sosial atau RT dan RW.

Namun, ketika mencoba mendatangi posyandu yang ada di salah satu RW di Kelurahan Tugu Utara itu, ia tidak terlalu dianggap. Kondisi serupa, menurut Minah, juga dialami warga Kampung Beting lainnya.

"Kalau posyandunya ada di sini (Kampung Beting), pasti warga akan rajin datang", Kata Minah.

Dihuni 750 Keluarga

Berdasarkan data yang dimiliki Forum Masyarakat Menggugat (Formagat), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dengan Kampung Beting, saat ini di kawasan yang memiliki luas hingga 4,5 hektare dan ditinggali 3.500 jiwa dari 750 keluarga ini, terdapat 386 balita. Sebanyak 86 persennya belum mendapatkan imunisasi lengkap.

"Bahkan, 10 persen di antaranya sama sekali belum pernah diimunisasi. Hal itu karena persalinannya dibantu dukun beranak, bukan bidan terlebih lagi dokter", ujar Ricardo Hutahaean, Ketua Formagat Kampung Beting, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Ricardo mengatakan, tidak adanya posyandu di Kampung Beting merugikan warga di sana. Bahkan, kata Ricardo, di Kampung Beting sangat sering terjadi kasus gizi buruk pada balita.

Ricardo juga menyayangkan sikap petugas di puskesmas maupun di posyandu yang tidak mau menerima warga Kampung Beting, hanya karena statusnya sebagai daerah yang dicap ilegal oleh pemerintah.

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang mencoba bekerja sama dengan Puskesmas Tugu Utara III untuk membuat posyandu di Kampung Beting. Bila tidak ada halangan, pada akhir Juni atau awal Juli 2011, posyandu sudah ada di Kampung Beting.

Hal itu dibenarkan Kepala Puskesmas Tugu Utara III, dokter Endang. Menurutnya, pihaknya tinggal menunggu kesiapan warga Kampung Beting terkait tempat dan kader posyandunya.

Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, saat ini di DKI Jakarta ada 165.000 rumah tangga miskin. Dari angka tersebut, Jakarta Utara tercatat yang terbanyak, mencapai 58.827 rumah tangga. Mereka tersebar merata di 356 lokasi permukiman kumuh.

Jumlah rumah tangga miskin itu, menurut Ricardo, belum termasuk warga yang tinggal di grey area. Saat ini sedikitnya terdapat 22 lokasi hunian yang dianggap liar oleh Pemda DKI yang dihuni puluhan ribu keluarga.

"Saat ini saja, di Kampung Beting tercatat ada 750 keluarga yang terdiri dari 3.500 jiwa", ujar Ricardo.

Dia mengatakan, warga dianggap ilegal karena tinggal di daerah yang bersengketa, seperti di Tanah Merah Plumpang, Kampung Sawah Cilincing, Kebon Tebu, Penjaringan, Jakarta Utara. (Sinar Harapan online 13/6/2011)

Gedung R.M. Margono Djojohadikusumo Diresmikan

Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo (YKHD) meresmikan penyerahan dan penggunaan gedung ‘R.M. Margono Djojohadikusumo’ kepada Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM. Penyerahan secara simbolis dilakukan secara langsung oleh Pimpinan YKHD, Hashim Djojohadikusumo, kepada Dekan FIB, Dr. Ida Rochani Adi, M.A., serta disaksikan oleh Rektor UGM, Prof. Ir. Sudajarwadi, M.Eng., Ph.D., Kamis, 10 Desember 2009  di kompleks FIB UGM.

Kepada wartawan, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan alasan kepedulian yayasannya dan bagaimana mereka memberi perhatian serius terhadap pembangunan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya adalah dengan membantu pembangunan kebudayaan Indonesia yang menurutnya harus dimulai dari pembangunan sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan.

“Kami dari Yayasan sudah melihat UGM adalah lembaga pendidikan excellent, khususnya di bidang ilmu budaya. Lembaga pendidikan ilmu budaya masih diperlukan supaya generasi muda tidak lupa budaya nusantara. Ikut mencintai budaya sendiri, ikut melestarikan budaya sendiri. UGM memiliki peran besar untuk tugas dan peranan luar biasa penting itu,” katanya. Hashim menambahkan pembangunan sarana gedung dimulai pada 11 September 2008 dan menghabiskan dana sebesar 13,5 miliar rupiah.

Bangunan terdiri atas empat lantai dengan luas keseluruhan 3.200 meter persegi. Gedung digunakan untuk keperluan laboratorium arkeologi, ruang kuliah, ruang dosen, dan ruang guru besar. Bangunan baru ini diberi nama gedung R.M. Margono Djojohadikusumo, seorang tokoh yang pernah turut menginspirasi pembangunan Indonesia di masa kemerdekaan, juga pendiri Bank BNI 46, dan yang tidak lain adalah kakek dari Hashim Djojohadikusumo. “Pemilihan nama ini karena penghormatan nama Eyang adalah pecinta budaya Indonesia. Umur 8 tahun, saya sering mendengar Eyang bercerita sejarah kejayaan bangsa Indonesia. Eyang saya seorang patriot dan pejuang kemerdekaan,” katanya.

Dekan FIB, Dr. Ida Rochani, mengemukakan pihaknya berencana akan memanfaatkan gedung bantuan YKHD ini untuk menyosialisasikan budaya Indonesia kepada dunia internasional sehubungan akan dilangsungkan World Conference on Science, Education, and Culture 2010 yang mengangkat tema ‘Local Wisdom Inspiring Global Solutions’ pada Oktober 2010.

Dalam upacara peresmian tersebut, Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., menyambut baik keberadaan gedung bantuan YKHD. Rektor menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas bantuan itu. Sebelumnya, kata Rektor, YKHD juga telah memberikan bantuan berupa beasiswa, juga pemberian insentif mengajar bagi guru besar yang telah pensiun. “Semangat dan cita-cita dari Yayasan ini semoga dapat memberikan semangat bagi UGM dalam proses pembelajaran,” harapnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)